Komisi V DPR mendesak Pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur dan sarana fasilitas menghadapi arus lebaran 2014 mendatang.

Hal itu mengemuka saat Komisi V DPR mengadakan Raker dengan Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Wakil Menteri PU Achmad Hermanto Dardak, dan jajaran Basarnas, Polantas serta Airnav, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said, di Gedung Nusantara, Senin Sore, (7/7).

"Perlu dipikirkan secara serius oleh pemerintah terkait daerah yang berasal dari timbunan sehingga menyebabkan  rembesan di jalan sekitar Pantura,karena memang tanahnya labil,"ujar Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rendy Lamadjido.

Menurutnya, sekuat apapun beton tentunya dapat membuat jalan cepat rusak karena banyaknya rembesan tersebut. "Selain itu persoalan utama lainnya di jalan yaitu semakin cepatnya jumlah korban meninggal di jalan raya meskipun sudah mengalami penurunan drastis tetapi kecepatan kecelakaan semakin meningkat,"ujarnya.  

Dia mengaku heran mengapa pemerintah terkesan membiarkan pengguna roda doa ini. karena konsekuensinya, jika rata-rata tiap tahun yang meninggal 30 ribu orang anak muda maka dikhawatirkan pada tahun 2025 kita akan kesulitan generasi penerus.  "Perlu pembenahan frontal karena itu saya minta kepada Polantas menyikapinya karena hampir 70 persen kematian merupakan angkatan muda, yang menggunakan roda dua,"jelasnya.

Selain itu, dia menegaskan agar pemerintah segera mengantisipasi ketersediaan tiket dan kepastian berangkat dari para pemudik tersebut. "Ini mengapa pemerintah telat mengantisipasi sesuatu bahkan Pantura itu sudah over kapasitas mengapa tidak mencari alternatif seperti lintas tengah, padahal ini bisa menjadi alternatif,"ujarnya.

Persoalan lainnya, lanjut Rendy, yaitu banyaknya Pasar tumpah di berbagai daerah. Ini juga merupakan sesuatu yang kerap terjadi tiap tahun. "Kita ini punya UU karena memang bahu jalan tidak boleh digunakan, karena itu kita perlu law enforcement disini,"jelasnya.

Disisi lain, Polisi perlu melakukan rekayasa lalulintas yang mendalam dan menyeluruh terkait kemacetan di Pantura. "Seharusnya ada anggaran untuk rekayasa lalu lintas, padahal masalah juga bisa bersumber dari pihak kepolisian sendiri,"katanya.

Anggota DPR dari F-PKS Abdul Hakim mengatakan, pemerintah harus kerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik dimana indikatornya yaitu penurunan tingkat kecelakaan korban jiwa dengan cara ini kita harapkan evaluasi roadmap to zero dapat tercapai lagi. "Selain itu perlu adanya peningkatan sarana, prasarana termusak perubahan budaya dari pemudik itu sendiri,"ujarnya. (sugeng irianto)/foto:rizka/parle/iw.